Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing. Kemudian disebutkan pula bahwa dalam penyusunan standar pelayanan publik wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak-pihak terkait.
Standar Pelayanan yang selanjutnya disingkat SP adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur, untuk itulah maka pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2019 bertempat di gedung LPMP Kalimantan Timur telah dilakukan uji publik Standar Pelayanan (SP) LPMP Kalimantan Timur. Kegiatan ini diikuti oleh Dosen, Kepala Sekolah, Guru dan Mahasiswa. Ada 9 SP yang diuji publik pada kegiatan ini, yaitu SP Peminjaman Fasilitas Wisma, SP Kerjasama Peningkatan Mutu Pendidikan, SP Verifikasi Dupak, SP Supervisi Mutu, SP Permohonan Narasumber, SP Pengajuan Tanda Tangan SPPD, SP Pelayanan Pendaftaran, SP Permohonan Informasi dan SP Pelayanan Pengaduan.
Diharapkan dengan diadakannya kegiatan ini bisa tersusun Standar Pelayanan (SP) yang bisa menjadi panduan bagi LPMP Kalimantan Timur dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan pihak – pihak terkait.
