“Sekilas tentang Asosiasi Widyaprada Indonesia
Provinsi Kalimantan Timur”
Ditulis oleh
Noor Asminiwaty, S.Pd
Widyaprada Madya
BPMP Provinsi Kalimantan Timur
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Widyaprada telah dikeluarkan pada awal tahun 2019, tepatnya pada tanggal 20 Februari 2019, Pasal 48, peraturan ini menegaskan bahwa Peraturan Menteri ini mulkai berlau pada tanggal diundangkan, artinya jabatan fungsional widyaprada itu sudah resmi berlaku sejak 21 Februari 2019.
Menjadi makna jika widyaprada telah lahir dan menjadi salah satu alternatif jabatan fungsional yang bisa menjadi pilihan bagi PNS untuk menjadi ladang pengabdian keahliannya.
Apa itu Widyaprada ?
Widyaprada adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penjaminan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan masyarakat pada instansi pemerintah. Jabatan Fungsional Widyaprada melaksanakan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan, dan atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan.
Apa syarat untuk menjadi Widyaprada ?
Pasal 1 (7) Permenag PAN dan RB di atas menguraikan bahwa Pejabat Fungsional Widyaprada yang selanjutnya disebut Widyaprada adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan, dan atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan. Hal ini terkait tugas dan fungsi BPMP sebagiamana Hal ini terkait dengan tugas dan fungsi LPMP, sebelum BPMP terbentuk, sebagaimanaPermendikbud 26/2020, dikaitkan dengan tugas dan tanggung jawab, wewenang, dan hak widyaprada sebagaimana Permenag PAN dan RB 3/2019.
“Syarat menjadi Widyaprada “
Untuk dapat menjadi widyaprada bisa melalui jalur sebagai berikut : yaitu pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian/inpassing, dan promosi.
Adapun Jabatan fungsioanl Widyaprada dapat bertugas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. JFT ini dapat berkedudukan di Unit Utama Kemendikbud (Setjen dan Ditjen) ataupun di satuan kerja Kemendikbud (BPMP).
Peluang dan Tantangan Widyaprada
Dalam arahan sekretaris AWI bapak Dr. R. Mukti Waspodo, pada saat Musda beliau menyampaikan ada peluang dan tantangan yang dihadapi oleh widyaprada, bahwa widyaprada memliki :
- Tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak yang sangat besar ( merupakan miniatur urusan Kemendikbudristek ada di Pauddasmen) pada BPMP.
- Optimalisasi peran widyaprada berada di Unit Utama dan UPT
- Berkembangnya platform digital (PMM, PBD, ARKAS), dapodik , dll) yang memberi kemudahan dalam penjaminan mutu.
- Adaptasi terhadap transforemasi organisasi, penataan SDM, perubahan bisnis proses.
- Besinergi dengan jabfung lainnya/ Pemangku kepentingan dalam ekosistem pendidikan
- Menyikapi terbitnya Permenpan Nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional.
Ada empat fungsi yang melekat dengan widyaprada pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah, pelaksanaan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan, pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendididkan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan nasional, dan pengembangan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah secara nasional , dengan kegiatan pemetaan mutu pendidikan, pendampingan satuan pendidikan, supervisi pendidikan dan atau pengembangan model penjaminan mutu pendidikan yang ada pada widyaprada. Hal ini menjadi tantangan bagi widyaprada. Tantangan ini merupakan peluang terbesar widyaprada untuk mengembangkan diri, serta mengembangkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pioneer penjaminan mutu pendidikan di BPMP. Widyaprada sebagai pilar pendidikan harus mampu jadi penyangga di BPMP, ini sesuai dengan filosofi pendidikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara yaitu “ Beberapa pemikirannya yang terkenal antara lain : sistem among, kodrat alam dan kodrat zaman, Tri Kon (kontinu, konvergen, konsentris), Tri Pusat Pendidikan (keluarga, sekolah, masyarakat), berhamba pada anak, budi pekerti, bermain adalah kodrat anak, dan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani, berdasarkan UU Sisdiknas tahun 2003, pada Pasal 3 yang berbunyi :
“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”
Juga ada di pasal 5 dan pasal 11 “(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”
Diharapkan widyaprada dapat membangun ekosistem, dapat mengadvokasi pada pemerintah daerah, memastikan pelayanan pendidikan untuk semua jenjang satuan pendidikan.
Tentang Organisisas Asosiasi Widyaprada Indonesia (AWI)
Asosiasi Widyaprada Indonesia adalah organisasi profesi jabatan fungsional Widyaprada yang bersifat mandiri dan berpegang teguh pada nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Asosiasi Widyaprada Indonesia dibentuk untuk mewadahi kebutuhan anggotanya. Asosiasi Widyaprada Indonesia Provinsi Kalimantan Timur – Kalimantan Utara membagi pekerjaannya dalam beberapa bidang yaitu :
- Bidang Organisasi dan Keanggotaan
- Bidang Kerjasama, Komunikasi dan IT
- Bidang Penelitian dan Pengembangan
- Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
Berdasarkan hasil musyawarah daerah Asosiasi Widyaprada Indonesia (AWI) Provinsi Kalimantan Timur Kalimantan Utara, pada hari Selasa, 17 Januari 2024, didapat hasil sebagai berikut, pengukuhan AWI Provinsi Kalimantan dikukuhkan oleh Ketua Umum AWI Pusat Bapak Ir. Haris Iskandar dan disaksikan oleh Sekretaris Umum AWI bapak Dr. R. Mukti Waspodo dan Ketua BAN SM Provinsi Kalimanatan Timur Bapak Drs. H. Kukuh, M.Pd
Susunan Pengurus Asosiasi Widyaprada Indonesia (AWI) Provinsi Kalimantan Timur Kalimantan Utara
Dewan Pembina
- Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Timur
- Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara
- Kepala BGP Provinsi Kalimantan Timur
Pengurus
1. Ketua : Syafrudin Januar, S.Pd., M.Pd.
2. Sekretaris : Tendas Teddy Soesilo S.Pd.,M.Pd.
Noor Asminiwaty, S.Pd.
3. Bendahara : Dra. Pertiwi Tjitra Wahjuni, M.Pd.
Hj. Liestina Wahyuni, M.Pd.
4. Bidang Organisasi dan Keanggotaan
Koordinator : Syukri, M.Pd.
Anggota : H.M. Ridwan Helmi, M.Pd.
Kasiyem, M.Pd.
Suharman, S.Sos., M.Pd.
Sunarti, S.Pd, M.Pd
5. Bidang Kerjasama, Komunikasi dan IT
Koordinator : Andrianus Hendro Triatmoko, S.I., M.T.
Anggota : Elis Nuryani, S.Pd.
H. Kholid, M.Pd.
Drs. Gatot Sari Irianto, M.Pd
Purwaningsih Larasanti, S.P,M.Pd
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan
Koordinator : Samodro, S.Si., M.Si.
Anggota Suparno, S.Pd., M.Pd.
Ahmad Husaini, S.Pd., M.Pd.
Tri Widayati, S.P,M.Pd
7. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
Koordinator : Kaolan, S.P, M.Pd.
Anggota : Hj. Ratnawati, S.Pd.
: Haniah, M.Pd
Widayanti, S.Pd.
Qudratullah Palonagau, S.Ag, M.Pd
